DPR Usul Napi Baca Tulis Bisa Bebas Lebih Cepat, Akademisi Buka Suara

Akademisi memberikan tanggapan kritis terkait usulan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang mendorong program literasi, seperti membaca dan menulis, dijadikan sebagai indikator keberhasilan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sekaligus pertimbangan pemberian remisi hukuman bagi narapidana.

Usulan tersebut mengemuka sebagai bagian dari dorongan merubah pola pembinaan hukum pidana di Indonesia agar lebih berfokus pada rehabilitasi edukatif. Melalui peningkatan kemampuan literasi, para warga binaan diharapkan dapat mengasah kapasitas intelektual dan memiliki bekal keterampilan dasar yang bermanfaat ketika selesai menjalani masa hukuman dan kembali ke tengah masyarakat.

Kendati menyambut positif semangat peningkatan budaya membaca di penjara, para akademisi menekankan pentingnya pengawasan dan indikator penilaian yang transparan. Pertimbangan pengurangan masa tahanan berbasis literasi dinilai tidak boleh sebatas formalitas, seperti menghitung jumlah buku yang dibaca, melainkan harus mengukur sejauh mana pemahaman serta perubahan kognitif dan perilaku narapidana secara nyata.

Di sisi lain, kesiapan sarana dan prasarana perpustakaan di berbagai lapas Indonesia turut menjadi perhatian utama. Ketersediaan buku-buku bermutu serta tenaga pendamping literasi yang belum merata di setiap daerah dikhawatirkan dapat memicu ketimpangan akses dan keadilan bagi para narapidana dalam meraih hak pemotongan masa hukuman tersebut.

Oleh karena itu, akademisi mendesak agar formulasi kebijakan ini dikaji secara mendalam bersama para pakar hukum, sosiolog, dan praktisi pemasyarakatan. Evaluasi yang objektif dan regulasi yang matang diperlukan agar program literasi ini mampu menekan angka residivisme secara efektif dan tidak disalahgunakan dalam proses pemberian remisi.