DPRD DKI Usul Revisi UU DKJ, Minta Tambah Kursi Dewan hingga 220

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta resmi mengajukan usulan revisi Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ) kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Usulan strategis ini berfokus pada penambahan jumlah kursi anggota dewan dari 106 menjadi rentang 180 hingga 220 kursi. Langkah ini diambil untuk mengatasi kompleksitas permasalahan di ibu kota yang dinilai semakin rumit seiring pertumbuhan populasi dan dinamika urban yang cepat.

Usulan tersebut disampaikan langsung oleh perwakilan DPRD DKI Jakarta dalam forum resmi di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat. Ketua DPRD DKI Jakarta menegaskan bahwa penambahan kapasitas legislator ini bukan sekadar formalitas, melainkan kebutuhan mendesak untuk memastikan setiap fraksi memiliki representasi yang lebih proporsional. Dengan jumlah kursi yang lebih banyak, diharapkan pembahasan kebijakan publik dapat dilakukan secara lebih mendalam dan inklusif, mencakup berbagai lapisan masyarakat Jakarta yang heterogen.

Secara teknis, penambahan kursi dewan ini akan berdampak pada penguatan fungsi pengawasan dan legislasi. Saat ini, 106 anggota dewan dianggap kurang efektif dalam menangani volume regulasi dan anggaran yang sangat besar di DKI Jakarta. Dengan skema 180-220 kursi, setiap komisi dewan dapat memiliki kapasitas kerja yang lebih optimal. Hal ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana partisipasi politik warga perlu difasilitasi oleh struktur legislatif yang memadai dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.

Proses evaluasi usulan ini kini berada di tangan Badan Legislasi DPR RI yang akan menelaah kelayakannya dalam kerangka Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026-2027. Baleg akan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk dampak fiskal terhadap APBD DKI Jakarta dan kesesuaian dengan aturan main tata kelola pemerintahan daerah. Keputusan akhir akan bergantung pada konsensus politik antarfraksi di DPR RI serta masukan dari berbagai pemangku kepentingan terkait otonomi daerah.

Jika usulan ini disetujui dan disahkan menjadi undang-undang, struktur kepengurusan DPRD DKI Jakarta akan mengalami restrukturisasi signifikan. Pemilihan umum mendatang akan menerapkan sistem proporsional terbuka dengan daftar calon yang lebih panjang, memberikan ruang lebih luas bagi para politisi dan aktivis untuk berkontestasi. Pemerintah pusat diharapkan dapat segera memberikan kepastian hukum agar transisi menuju struktur dewan yang lebih representatif dapat berjalan lancar tanpa menimbulkan kekosongan regulasi di tingkat daerah.