Moeldoko Desak Kejelasan Insentif Motor Listrik, Ini Alasannya

Ketua Umum Periklindo, Moeldoko, secara tegas mendesak pemerintah untuk segera memberikan kepastian hukum dan teknis terkait skema insentif kendaraan listrik, khususnya motor. Desakan ini muncul karena ketidakpastian regulasi dinilai mulai menghambat laju investasi dan produksi di dalam negeri yang sedang berakselerasi tinggi.

Dalam pernyataannya, Moeldoko menjelaskan bahwa industri otomotif listrik saat ini berada di persimpangan jalan. Tanpa kepastian besaran subsidi, mekanisme pencairan, dan durasi program, para produsen dan investor menjadi ragu dalam melakukan ekspansi kapasitas. Ia menekankan bahwa transparansi kebijakan adalah kunci utama untuk menjaga kepercayaan pasar dan memastikan daya saing produk lokal di tengah gempuran merek asing.

Dari sisi teknis mesin, transisi ke kendaraan listrik menuntut standar kualitas baterai dan motor listrik yang ketat agar aman dan efisien. Moeldoko menambahkan bahwa insentif tidak boleh hanya berupa potongan harga, melainkan harus mencakup dukungan infrastruktur pengisian daya dan pelatihan teknisi. Hal ini krusial agar konsumen tidak mengalami kendala saat melakukan perawatan kendaraan di masa depan, yang tentunya membutuhkan keandalan jaringan servis yang mumpuni.

Pemerintah sebelumnya telah mengumumkan rencana pemberian insentif, namun detail implementasinya masih menunggu finalisasi antar kementerian. Moeldoko berharap proses birokrasi ini dapat dipercepat agar tidak ada jeda waktu yang panjang antara pengumuman dan pelaksanaan. Ia mengingatkan bahwa setiap bulan penundaan berarti hilangnya potensi pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di sektor manufaktur komponen otomotif.

Ke depan, kejelasan regulasi ini akan menjadi penentu apakah Indonesia bisa menjadi hub produksi kendaraan listrik regional. Jika kebijakan terimplementasi dengan baik, harga jual motor listrik diharapkan semakin kompetitif, sehingga adopsi massal oleh masyarakat dapat tercapai lebih cepat demi target netralitas karbon nasional.