RUU Daerah Kepulauan: DPR Tekan Kepastian Fiskal & Konektivitas

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menegaskan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan harus melampaui sekadar pengakuan status geografis. Wakil Ketua Pansus RUU Daerah Kepulauan, Jaelani, menyatakan bahwa regulasi ini wajib memberikan kepastian fiskal dan konektivitas yang realistis bagi masyarakat kepulauan.

Pernyataan tersebut disampaikan Jaelani dalam diskusi yang berlangsung di Kota Ternate, Maluku Utara. Ia menekankan bahwa tantangan utama daerah kepulauan bukan hanya pada aspek administratif, melainkan pada kesenjangan infrastruktur dan alokasi anggaran yang seringkali tidak proporsional. Menurutnya, tanpa jaminan fiskal yang jelas, otonomi daerah kepulauan hanya akan menjadi wacana di atas kertas tanpa dampak nyata bagi perekonomian lokal.

Pansus RUU Daerah Kepulauan kini tengah merumuskan pasal-pasal krusial yang mengatur mekanisme transfer dana dan subsidi logistik. Jaelani menjelaskan bahwa konektivitas maritim dan udara harus menjadi prioritas utama dalam desain regulasi, mengingat ketergantungan tinggi masyarakat kepulauan pada jalur distribusi laut. Data menunjukkan bahwa biaya logistik di daerah kepulauan masih jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah daratan, sehingga intervensi kebijakan negara menjadi krusial.

Implikasi dari RUU ini diharapkan dapat mendorong pemerataan pembangunan nasional. Jika disahkan, undang-undang ini akan menjadi landasan hukum bagi pemerintah pusat untuk mengalokasikan anggaran khusus bagi pembangunan pelabuhan, bandara, serta jaringan telekomunikasi di kawasan kepulauan. Hal ini dinilai penting untuk mengurangi disparitas pendapatan dan meningkatkan aksesibilitas layanan publik, mulai dari kesehatan hingga pendidikan.

Proses legislasi ini masih berada dalam tahap intensif dengan target pengesahan dalam waktu dekat. Jaelani berharap seluruh elemen, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat sipil, dapat memberikan masukan konstruktif agar RUU ini benar-benar menjawab kebutuhan riil di lapangan. Keberhasilan implementasi regulasi ini akan menjadi tolak ukur komitmen negara dalam mewujudkan keadilan pembangunan bagi seluruh wilayah Nusantara.