DPR Akan Sahkan RUU Satu Data Selasa 6 Oktober 2026, Bentuk Badan Baru

DPR RI akan mengesahkan RUU Satu Data pada Selasa, 6 Oktober 2026, menandai langkah penting dalam pengelolaan data nasional. RUU ini akan menciptakan Badan Satu Data Indonesia, badan independen yang bertugas menyelaraskan data di semua kementerian dan lembaga pemerintah.

Rencana pengesahan RUU Satu Data bermula dari perdebatan di DPR pada bulan September 2026, di mana anggota legislatif menekankan pentingnya integrasi data untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan inovasi. RUU ini mengusulkan kerangka hukum yang mengatur standar, keamanan, dan pertukaran data, sekaligus menetapkan Badan Satu Data sebagai pengawas dan fasilitator.

Badan Satu Data akan memiliki kewenangan untuk memproses, menyimpan, dan mendistribusikan data publik serta menyediakan platform terpadu bagi sektor swasta dan masyarakat. Menurut dokumen RUU, badan ini akan berkolaborasi dengan Badan Pengelola Data Nasional (BPDN) dan lembaga statistik, memastikan data terverifikasi dan dapat diakses secara real‑time.

Dampak dari RUU ini diharapkan dapat mempercepat pembuatan kebijakan berbasis data, memperkuat sistem keamanan siber, serta memfasilitasi layanan publik digital. Pemerintah menargetkan bahwa setelah Badan Satu Data beroperasi, proses pengambilan keputusan akan lebih cepat dan akurat, serta membuka peluang bagi start‑up teknologi data.

Setelah pengesahan, DPR akan memimpin proses pendirian Badan Satu Data melalui komite khusus. Tahapan selanjutnya meliputi penggalangan dana, rekrutmen tenaga ahli, dan pembangunan infrastruktur TI. Pemerintah mengharapkan Badan Satu Data dapat resmi beroperasi pada akhir tahun 2027, menandai era baru tata kelola data Indonesia.